LANDAK (DSP3AKB) - Monev Kualitas data Pendataan Keluarga (PK21) di Balai KB Kecamatan Jelimpo yang dilaksanakan oleh TIM Auditor BKKBN, untuk melihat data PK21 baik formulir yang sudah di terima dan data yang sudah di input pada aplikasi, Selain Monev, tim juga membantu memfasilitasi kendala yang dihadapi dilapangan baik kader, supervisor, manajer data dan manajer pengelola, sehingga pelaksanaan PK21 dapat berjalan sesuai target, kegiatan monev tersebut juga menghadirkan Manajer Pengelola, Manajer Data, Supervisor dan dua orang kader pendata yang menggunakan metode Smartphone dan formulir.(Rabu, 16/06/21)
Pada kesempatan ini Sekretaris Dinas Sosial PPPA dan KB Kabupaten Landak Drs. Rajiman mengucapkan selamat datang di Kabupaten Landak kepada rombongan Tim Auditor, “ Semoga dengan di laksanakan nya Monev Kualitas data Pendataan Keluarga (PK21) dapat memperbaiki data, kinerja dan administrasi untuk mencapai target yang telah di tentukan “ ungkapnya.
“dipilihnya kecamatan jelimpo sebagai lokasi monev bukan nya tidak beralasan, hal ini dikarenakan kita ingin data yang disajikan memang benar-benar real dari masyarakat “ kata mantan penyuluh KB pada era 90an ini.
Selain TIM auditor BKKBN juga hadir dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ikut serta dalam rombongan monev ini. Dahman salah satu auditor mengatakan “sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Landak yang di wakili oleh Dinas Sosial PPPA dan KB Kabupaten Landak yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kami melakukan monev ini” ujarnya.
PK21 yang dilaksanakan tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan menjadi jawaban atas soalan data yang mampu memotret kondisi keluarga di Indonesia serta menjawab permasalahan kependudukan yang telah dan akan terjadi dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas.
Sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang merupakan dasar pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), tugas BKKBN tidak terbatas pada masalah pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana, namun menyangkut peningkatan kualitas penduduk melalui program pembangunan keluarga.
Dalam penggarapan Program Bangga Kencana tersebut, di samping memerlukan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak, baik stakeholder dan mitra kerja, perlu didukung ketersediaan data dan informasi keluarga yang valid, terperinci dan relevan. Data tersebut berperan vital sebagai dasar berbagai intervensi, pembuatan kebijakan, dan penyelenggaraan program Bangga Kencana serta program pembangunan lainnya di Indonesia.
PKB Kecamatan Jelimpo sangat bangga dilaksanakannya monev diwilayah kerjanya, “ini akan memacu dan meningkatkan semangat kami di lapangan untuk memperbaiki kinerja dan capaian “ ujar Rosowadi.
Pada akhir kegiatan monev perwakilan tim auditor mengingatkan “Konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan tentu memposisikan penduduk tidak lagi hanya sebagai obyek melainkan juga menjadi subyek pembangunan. Untuk itu, perencanaan pembangunan di sektor mana pun harus berbasis pada data penduduk “ katanya.(nz)